Dosen Prodi HI Menghadiri Diskusi Publik “Mainstreaming SDGs into ASEAN Community Vision 2025”

Salam Budi Luhur!

Dosen (Tulus Yuniasih, S.I.P., M.Soc.Sc dan Arin Fithriana, S.I.P, M.Si) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur menghadiri diskusi publik dalam rangka merayakan ulang tahun ASEAN ke-52 yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK RI), berkolaborasi dengan Center for Southeast Asian Studies (CSEAS). Kegiatan yang diselenggarakan pada 6 Agustus 2019, di Ruang Monas 1 dan 2, Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta mengambil tema “Mainstreaming SDGs into ASEAN Community Vision 2025.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kedutaan-kedutaan besar negara sahabat, badan-badan pemerintah dan non-pemerintah baik pada level nasional, regional, maupun internasional, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya termasuk perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini dilaksanakan dalam English secara menyeluruh. Prodi Ilmu Hubungan Internasional UBL pada kali ini diwakili oleh Ibu Arin Fithriana, M.Si yang merupakan dosen dengan kajian utama pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) terutamanya pada sektor industri halal dan Sdri. Tulus Yuniasih, M.Soc.Sc sebagai dosen kajian wilayah Asia Tenggara, konflik dan keamanan, serta isu-isu lingkungan dan teknologi.

Diskusi publik ini dibuka oleh Mr. Sergio Grassi sebagai Resident Director of FES Indonesia. Pembicara kunci berasal dari Kemenko PMK RI, yang diwakili oleh Bapak Tubagus Achmad Choesni selaku Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. Adapun pembicara pada kegiatan diskusi panel terdiri dari Rodora Turalde Babaran (Director of Human Development, ASEAN Socio-Cultural Community Department, ASEAN Secretariat), H.E. Ambassador Phasporn Sangasubana (The Ambassador/Permanent Representative of Thailand Mission to ASEAN), Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, PhD (Expert Staff for Synergy of Economic Affairs and Financing, Ministry of National Development Planning, BAPPENAS), and Dr. Atnike Sigiro (Executive Director of Yayasan Jurnal Perempuan). Kegiatan ini dimodetori oleh Executive Director of CSEAS Indonesia, Bapak Arisman.

Dalam pidato pembukaan, Mr. Grassi memberikan gambaran umum mengenai peran FES yang telah tersebar di seluruh dunia, dalam berkontribusi bagi pembangunan. Mr. Grassi juga menekankan beberapa poin terkait pencapaian TPB, di antaranya mengenai pentingnya inklusivitas, kepemilikan lokal, serta pengelolaan hambatan struktural dalam implementasi dari SDGs. Pandangan yang kurang lebih sama mengenai TPB juga disampaikan oleh Bapak Choesni dalam pidato kuncinya. Beliau menyatakan pentingnya komitmen komunitas internasional dalam pencapaian TPB. Selain itu, masih terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian TPB, terutamanya terkait ketidakmerataan (inequality) dalam hal air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Meskipun Indonesia pada Maret 2019 telah berhasil mencapai tingkat kemiskinan pada angka 1 digit (9.41%), keterbatasan pemerintah dalam mencapai TPB memerlukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan. Maka, harapan besar Kemenko PMK RI, kegiatan diskusi publik ini dapat menjadi ruang pembelajaran modalitas proses adaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) program pencapaian TPB.

Setelah sesi foto bersama, diskusi panel dimulai. Pembicara pertama, Mrs. Rodora memberikan materi utama mengenai ASEAN Community terutamanya pada bidang sosial dan budaya (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Mrs. Rodora adalah memperkecil kesenjangan dalam pembangunan. ASCC mencakup 5 (lima) karakter, 18 hasil kunci, serta 109 strategi. Pencapaian tujuan dan penyelenggaraan ASCC memerlukan penglibatan para pemangku kepentingan, terutamanya dalam memberdayakan masyarakat. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Ambassador Phasporn. Ambassador Phasporn menekankan pentingnya hasil pertemuan ASEAN di Thailand pada dua hari sebelum diskusi publik ini berlangsung. Adapun beberapa point penting yang disampaikan adalah terkait pembangunan sumber daya manusia (human capital development). Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolektif dengan tetap berdasar pada solidaritas dan sentralitas ASEAN.

Seperti halnya Mrs. Rodora, Ambassador Phasporn juga menekankan pentingnya complimentary initiatives yang menjembatani ASEAN dan TPB. Dalam Complementary Initiatives Roadmap 2020-2025, 2 (tiga) isu mendapatkan perhatian besar, yaitu (1) kemiskinan, terutamanya yang memberikan dampak bagi perempuan dan remaja, termasuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprises/SMEs), (2) kesehatan, dan (3) pelestarian lingkungan, terutamanya darat dan laut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kepedulian masyarakat (public awareness) terkait pemahaman dan penghargaan atas kebermanfaatan dari pencapaian TPB.

Pembahasan ketiga diberikan oleh Ibu Amalia terkait Voluntary National Report mengenai SDGs. Dalam pembahasan oleh beliau, beliau menggarisbawahi pendekatan whole-government dan whole-society. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh beliau adalah Prinsip Pengorganisasian Perencanaan Pembangunan yang mencakup 5 (lima) prinsip, yaitu proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses dari atas (top-down) dan proses dari bawah (bottom-up). Kelima prinsip ini mencerminkan inklusifitas dan efektivitas penyusunan dan pencapaian SDGs, yang nantinya tidak hanya bergantung pada sumber daya yang dimiliki pemerintah (yang tentu saja terbatas), tetapi juga terbuka melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk civitas akademika. Pelaporan berkala dan bersifat partisipatoris merupakan salah satu basis penjaringan input dalam mengevaluasi apa yang telah dilakukan sebagai modal peningkatan performa pencapaian SDGs selanjutnya. Ibu Amelia juga memberikan berbagai contoh yang telah dilakukan masyarakat dalam mendukung pencapaian SDGs. Di antaranya adalah keberadaan GoJek yang memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak pihak; Telobag sebagai salah satu inovasi karya anak bangsa yang mencoba mengganti bahan dasar plastik sebagai bahan utama kantung plastik, ke arah pemanfaatan singkong dalam pembuatan tas; dan lainnya.

Pemaparan materi diskusi yang terakhir disampaikan oleh Dr. Atnike, terkait peran penting organisasi masyarakat madani (Civil Society Organisation/CSO) dalam ASEAN Community Vision 2025. Pada materi keempat ini, Dr. Atnike memberikan kedalaman materi terkait penglibatan bottom-up approach serta masyarakat madani dalam mensukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada kerangka ASEAN Community. Beliau menyatakan bahwa ASEAN telah mencantumkan penglibatan CSO terutamanya dalam Piagam ASEAN Pasal 16 dan Aturan Tambahan (Annex) 2. CSO juga telah diatur dalam Guidelines on Accreditation of CSOs. Beliau juga menekankan peran penting CSO dalam ASEAN tidak hanya dalam hal kepemudaan, tetapi juga dalam hal perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti telah disampaikan oleh Ketua ASEAN pada tahun 2014 dan 2015.

Pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat 6 (buah) pertanyaan dan respon yang diberikan oleh berbagai pihak seperti perwakilan negara-negara sahabat, Indonesia Maritime Youth, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, serta para akademisi dan organisasi lainnya. Sebagian dari beberapa poin penting yang menarik adalah diskusi terkait peningkatan peran CSO, keberadaan dan pengembangan kota-kota Hak Asasi Manusia (Human Rights Cities) dan Smart Cities Network (SCN). Salah satu tanggapan disampaikan oleh Ibu Amelia terkait SCN, yaitu mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi ke arah pertumbuhan ekonomi, serta implementasi kebijakan nasional mengenai tata kota yang lebih matang. Adapun tanggapan menarik lainnya adalah yang disampaikan oleh Ambassador Phasporn terkait CSO. CSO sendiri masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam mematangkan agenda bersama yang akan dikoordinasikan dengan ASEAN. Meskipun demikian, suara CSO sebagai input yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dalam ASEAN tidak membuat ASEAN menolak kesulitan yang tengah dihadapi CSO. ASEAN kemudian akan menggunakan Summit yang kedua pada tahun ini untuk membahas mengenai masukan-masukan yang diberikan oleh perwakilan CSO. Hal ini merupakan yang pertama kali berlaku, karena ASEAN Summit ke-2 pada tahun berjalan biasanya diadakan sebagai pertemuan antara ASEAN dan partner-partner kerjasama.

Materi lengkap kegiatan ini dapat diakses pada Perpustakaan Laboratorium Hubungan Internasional UBL. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai kegiatan ini, dapat menghubungi Kepala Laboratorium Hubungan Internasional pada alamat surel fisip@budiluhur.ac.id atau tulus.yuniasih@budiluhur.ac.id.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − sixteen =

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.