Kerjasama Pembelajaran Daring Mata Kuliah Politik Luar Negeri Republik Indonesia Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur – Prodi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

Salam Budi Luhur!

Universitas Budi Luhur (UBL) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH). Kegiatan kerjasama ini dilakukan dalam rangka mengembangkan pembelajaran daring (online) untuk mata kuliah Politik Luar Negeri Republik Indonesia (RI) yang diambil oleh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (Prodi HI) UBL dan mahasiswa Prodi HI UPH.

Sebelumnya pada hari Jumat, 19 Juli 2019, Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Budi Luhur, Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., MM, dengan Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. yang saat itu diwakilkan oleh dosen pengampu matakuliah Politik Luar Negeri RI UPH Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D,

Untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran daring berjalan dengan baik, pada 09 September 2019 telah diadakan briefing yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Budi Luhur Bapak Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si, Ketua Prodi Hubungan Internasional Elistania, S.I.P., M.Si, Dosen pengampu matakuliah Politik Luar Negeri RI UBL Rizky Ikhsan, M.Si. Sementara pihak Universitas Pelita Harapan diwakilkan oleh Ketua Prodi HI Ibu Elyzabeth Bonethe Nasution, S.I.P., M.A dan tim e-learning dari Universitas Pelita Harapan.

Program pembelajaran mata kuliah daring ini merupakan program hibah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemristekdikti) yang diberikan kepada UPH, dan UBL menjadi mitra utama program ini. Program ini dilaksanakan agar dosen dapat meningkatkan pemerataan dan akses mahasiswa terhadap mata kuliah yang diampu. Materi diberikan oleh kedua pengampu dengan menampilkan ragam video talkshow antar dosen pengampu, hingga video conference yang dilaksakan dalam waktu yang bersamaan. Lebih dari itu, mahasiswa juga diberi tugas untuk melakukan wawancara ke beberapa pemangku kepentingan dan kebijakan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi I untuk mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan dan kebijakan luar negeri pada level pemerintahan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.